![]() IMPLIKASI YURIDIS PASAL 4 AYAT 2 UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2020 DALAM PENGUASAAN MINERBA OLEH PEMERINTAH PUSAT PELANGGARAN PASAL 18 PERATURAN DAERAH KOTA MALANG NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG KETERTIBAN UMUM DAN LINGKUNGAN PRESPEKTIF FIQH AL-BI’AH (STUDI DI DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA MALANG) PENAMBANGAN PASIR ILEGAL DI ALIRAN SUNGAI BENGAWAN SOLO PERSPEKTIF BERDASARKAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR NOMOR 1 TAHUN 2005 (STUDI KASUS DI KALITIDU KABUPATEN BOJONEGORO) IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2012 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA MOJOKERTO TAHUN 2012-2032 TERHADAP ALIH FUNGSI PERUMAHAN MENJADI HOME INDUSTRY TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH TERHADAP PENANGANAN FAKIR MISKIN DI ERA PANDEMI COVID 19 (STUDI DI KANTOR DINAS SOSIAL KOTA MALANG) IMPLEMENTASI PERMENKES RI NO 1175/MENKES/PER/VIII/2010 DALAM UPAYA PENGAWASAN HUKUM TERHADAP PEREDARAN KOSMETIK BERBAHAYA TEREGISTER BPOM (STUDI DI DINAS KESEHATAN KOTA MALANG)ĪNALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 135/PUU-XIII/2015 PRESPEKTIF HUKUM PROGRESIF DAN FIQH SIYASAH DUSTURIYAH ![]() ![]() POLITIK HUKUM PEMERINTAHAN NAGARI PASCA PEMBERLAKUAN PERATURAN DAERAH SUMATERA BARAT NOMOR 7 TAHUN 2018 TENTANG NAGARI IMPLEMENTASI PASAL 14 HURUF D UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 1995 TENTANG PEMASYARAKATAN TERHADAP PEMBERIAN PELAYANAN HAK KESEHATAN DAN MAKANAN LAYAK BAGI NARAPIDANAN (STUDI LEMBAGA PEMASYARAKATAN BOJONEGORO) PENYELESAIAN PERKARA MELALUI CAROK DITINJAU DARI PERSPEKTIF URF & HAK ASASI MANUSIA 18 TAHUN 2018 PERSPEKTIF SIYASAH DusturiyahįUNGSI LEGISLASI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) MENURUT PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA NOMOR 4 TAHUN 2018 DAN KONSEP SYURA KONTEMPORER (STUDI PADA DESA BERANGBANG, KECAMATAN NEGARA, KABUPATEN JEMBRANA, BALI). PELAKSANAAN FUNGSI RUKUN TETANGGA DALAM PEMBANGUNAN MENURUT PERATURAN MENTERI NO. ![]() KAJIAN YURIDIS VAGUE OF NORM TERHADAP NOTARIS YANG TERPILIH MENJADI ANGGOTA DPRD BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG JABATAN NOTARIS PERSPEKTIF MASHALAH MURSALAH ![]() TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEWENANGAN BAWASLU KOTA PEKALONGAN DALAM PEMBERANTASAN POLITIK UANG PADA PEMILU LEGISLATIF 2019 (PRESPEKTIF MASLAHAH MURSALAH) PENERTIBAN PERPAKIRAN DI TEPI JALAN UMUM DI KABUPATEN TULUNGAGUNGĪNALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 97/PUU-XIV/2016 TERKAIT PENGAKUAN TERHADAP PENGHAYAT KEPERCAYAAN OLEH NEGARA PERSPEKTIF TASAMUH (TOLERANSI) YUSUF ALQARDHAWI MEDIA MASSA ELEKTRONIK DALAM KAMPANYE PILKADA MENURUT PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NO.4 TAHUN 2017 PERSPEKTIF HUKUM ISLAM ![]()
0 Comments
Leave a Reply. |
AuthorWrite something about yourself. No need to be fancy, just an overview. Archives
January 2023
Categories |